Rezim pajak Indonesia tidak lagi mengenal pajak kekayaan atau bisa disebut sebagai pajak harta, yakni tambahan kemampuan ekonomis berupa kekayaan.


Ada jenis pajak kekayaan yang masih dipertahankan, seperti pajak kendaraan bermotor yang kini menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun, dengan sudah adanya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan seterusnya, rasanya penerapan pajak kekayaan masih akan dibatasi.


Program amnesti pajak misalnya, tidak menyebutkan harta sebagai objek pajaknya, tetapi kewajiban pajak yang belum diselesaikan, yang terepresentasi dalam harta yang belum dilaporkan di SPT. Pajak warisan yang baru-baru ini diusulkan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi juga tidak ada kabarnya.


Meski tidak ada lagi pajak harta, bagi Anda yang hendak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Orang Pribadi tetap wajib mengisi satu kolom ini, yaitu kolom Harta. Di kolom inilah wajib pajak mengisi daftar harta yang dimilikinya. Jenis harta ini sangat beragam, mulai dari uang, tanah, sepeda motor, dan seterusnya.


Tenang, harta yang Anda laporkan ini tidak akan dipajaki. Mungkin sebagian dari harta itu sudah Anda bayar pajaknya, atau memang harta tersebut tidak kena pajak. Ditjen Pajak (DJP) perlu punya laporan harta ini sebagai informasi yang berkaitan dengan perpajakan sekaligus pembanding penghasilan Anda.


Kolom harta di SPT membagi jenis harta ini ke 6 bagian, yaitu kas dan setara kas, piutang, investasi, alat transportasi, harga bergerak lain dan harta tidak bergerak. Dari 6 jenis harta tersebut, ada 31 kode harta yang bisa Anda isi apabila memiliki harta tersebut.


Untuk lebih jelasnya silahkan klik link berikut https://news.ddtc.co.id/cara-mengisi-kolom-harta-pada-spt-tahunan-19485