Belakangan ini santer pemberitaan mengenai rencana Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang akan mengkaji kembali penerapan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dianggap masih terlalu tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, khususnya Asean.


Ditjen Pajak menilai penerimaan pajak semakin tergerus akibat adanya peningkatan batas PTKP. Oleh karena itu, Ditjen Pajak berencana untuk menerapkan PTKP berdasarkan upah minimum provinsi (UMP) di masing-masing daerah. Pasalnya ada disparitas pendapatan dan biaya hidup rata-rata di masing-masing provinsi yang berbeda secara signifikan.


Terlepas dari isu tersebut, ada baiknya untuk memahami terlebih dahulu apa itu PTKP? Berapa besaran PTKP di Indonesia?


PTKP diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.


PTKP pada dasarnya merupakan pengurang penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). PTKP sendiri ditentukan berdasarkan keadaan pada 1 Januari dari tahun pajak yang bersangkutan.


Untuk lebih jelasnya silahkan klik link berikut https://news.ddtc.co.id/apa-itu-penghasilan-tidak-kena-pajak-10579?page_y=0