Pembetulan SKP Secara Jabatan


Terkait penerapan Pasal 16 UU KUP, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.03/2013 (PMK 11/2013) tentang Tata Cara Pembetulan. Pada Pasal 8 PMK 11/2013 dijelaskan bahwa DJP dapat menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pembetulan secara jabatan dengan tiga kondisi sebagai berikut.


Pertama, adanya kesalahan hitung dalam SKP sebagai akibat dari pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP) dengan syarat SKP tidak diajukan upaya administrasi lainnya seperti keberatan atau permohonan pengurangan/pembatalan SKP yang tidak benar.


Kedua, adanya kesalahan hitung dalam Surat Keputusan Keberatan sebagai akibat dari pelaksanaan MAP dengan syarat Surat Keputusan Keberatan tidak diajukan upaya hukum banding.


Untuk lebih jelas silakan klik link berikut.