PERPAJAKAN.ID FAQ

Secara definisi, SAAR merupakan ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat khusus seperti  controlled foreign company (CFC) rule ,  arm’s length rul...

GAAR merupakan ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat umum yang tidak dibatasi kepada subjek atau objek tertentu. GAAR akan menyasar pada suatu ske...

OECD Guidelines (1995) mendefinisikan Advance Pricing Agreement (APA) sebagai suatu skema yang telah disusun sebelumnya terhadap suatu transaksi antara piha...

Secara konsep, tie breaker rule merupakan panduan untuk memecahkan permasalahan dual resident. Penerapan tie breaker rule ini dilakukan untuk mencegah terja...

Mengacu pada UN Practical Manual on Transfer Pricing (UN TP Manual) 2017, sixth method adalah pendekatan analisis transfer pricing yang mensyaratkan perhitu...

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Upaya peningkatan kepatuhan pajak juga telah sejak lama menjadi perh...

Secara umum, hybrid financial instrument dapat didefinisikan sebagai instrumen keuangan yang memiliki karakteristik ekonomi yang tidak konsisten, baik secar...

Secara umum, DPP nilai lain diatur dalam Pasal 8A ayat (2) Undang-Undang PPN. Ketentuan lebih detailnya kemudian ditetapkan melaui Peraturan Menteri Keuanga...

Dalam Pasal 1 Angka 6 PMK 107/2019, deemed dividend diartikan sebagai dividen yang ditetapkan diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada ...

Pada konteks global yang berlaku saat ini, OECD mengklasifikan pajak atas kekayaan sebagai bagian dari pajak atas kepemilikan harta (property tax) dalam hea...